BERITA

BERITA TERKINI
Tata Cara Reviu LKjIP

<p>Halo, Sobat SIAP! Salah satu ketentuan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas LKjIP oleh APIP sebelum ditandatangani pimpinan instansi dan disampaikan kepada Kementerian PAN RB. Apa itu LKjIP? Seperti apa langkah-langkah pelaksanaan reviu LKjIP? Yuk, simak pembahasannya di post berikut! Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Terima Kasih!</p> <p>Teks materi:</p> <h4>TATA CARA REVlU LKjIP</h4> <p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.</p> Tujuan Reviu: <ol> <li>Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.</li> </ol> Tata Cara Pelaksanaan Reviu: <ol> <li>Pihak yang Melaksanakan Reviu. Laporan Kinerja harus direviu oleh APIP. Pereviu akan memberikan pernyataan telah direviu jika laporan kinerja telah mendapatkan reviu melalui kertas kerja.</li> <li>Waktu Pelaksanaan Reviu. Reviu dilaksanakan secara parallel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ol> Pelaporan Reviu, hasil pelaporan reviu antara lain menyatakan bahwa: <ol> <li>Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.</li> <li>Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.</li> <li>Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.</li> <li>Paragraf penjelas yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan dan koreksi atas penyajian laporan.</li> </ol> <p>Referensi: <b>Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</b></p> =====<br><br> Follow dan Update Informasi penting dari Akun Resmi Inspektorat Kabupaten Kediri<br><br> Facebook : @inspektoratkabkediri<br> Instagram : @inspektoratkabkediri<br> Web : inspektorat.kedirikab.go.id<br> Youtube : Inspektorat Kab Kediri<br><br> =====<br><br> #LKjIP<br> #Reviu<br> #SobatSIAP<br> #SIAP<br> #Sinergitas<br> #Integritas<br> #Adaptif<br> #Profesional<br> #InspektoratSIAP<br> #KediriBerbudaya<br> #Masecahcah<br> #MasDhito<br> #DhitoPramono<br> #BupatiKediri<br> #KabupatenKediri<br> #PemkabKediri<br> #InspektoratKabupatenKediri<br> #ASNberAkhlak<br> #BanggaMelayaniBangsa<br> #love<br> #instagood<br> #trending<br> #happy<br> #viral

Selengkapnya...
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

<p>Halo, Sobat SIAP! Peningkatan kesejahteraan ASN melalui pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta menekan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa dasar hukum pemberian TPP, bagaimana mekanisme pemberian TPP, serta kriteria apa yang digunakan akan kita bahas di slide berikut. Jangan lupa untuk like, comment, dan share jika Anda merasa postingan ini bermanfaat. Terima Kasih!</p> <p>Teks materi:</p> <h4>TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri</h4> <p>Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Perbup Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang TPP ASN di Lingkungan Pemkab Kediri.</p> Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria: <ol> <li>beban kerja</li> <li>prestasi kerja</li> <li>tempat bertugas</li> <li>kondisi kerja</li> <li>kelangkaan profesi</li> <li>pertimbangan objektif lainnya</li> </ol> <p>TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam per bulan.</p> <p>TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, didapatkan dari perbandingan indeks geografis kantor berada dibagi indeks geografis terendah di wilayah Kabupaten Kediri.</p> <p>TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria: pekerjaan berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya, berisiko dengan keselamatan kerja, dengan aparatur pemeriksa dan penegak hukum, dan sebagainya.</p> <p>TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria: keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan/atau kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.</p> <p>TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN pada perangkat daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> =====<br><br> Follow dan Update Informasi penting dari Akun Resmi Inspektorat Kabupaten Kediri<br><br> Facebook : @inspektoratkabkediri<br> Instagram : @inspektoratkabkediri<br> Web : inspektorat.kedirikab.go.id<br> Youtube : Inspektorat Kab Kediri<br><br> =====<br><br> #TPP<br> #ASN<br> #SobatSIAP<br> #SIAP<br> #Sinergitas<br> #Integritas<br> #Adaptif<br> #Profesional<br> #InspektoratSIAP<br> #KediriBerbudaya<br> #Masecahcah<br> #MasDhito<br> #DhitoPramono<br> #BupatiKediri<br> #KabupatenKediri<br> #PemkabKediri<br> #InspektoratKabupatenKediri<br> #ASNberAkhlak<br> #BanggaMelayaniBangsa<br> #love<br> #instagood<br> #trending<br> #happy<br> #viral

Selengkapnya...
Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK #BanggaMelayaniBangsa

<p>Halo, Sobat SIAP! Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Jokowi meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Yuk, kita simak apa itu ASN BerAKHLAK! Jangan lupa untuk like, comment, dan share jika Anda merasa postingan ini bermanfaat. Terima Kasih!</p> <p>Teks materi:</p> <h4>ASN BerAKHLAK</h4> Core Values ASN BerAKHLAK: <ol> <li>Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.</li> <li>Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.</li> <li>Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.</li> <li>Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.</li> <li>Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.</li> <li>Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.</li> <li>Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.</li> </ol> <p>Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Budaya kerja ASN yang BerAKHLAK mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nilai-nilai dasar tersebut harus dijadikan sebagai prinsip dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang profesional, etis, dan berintegritas.</p> Instansi pemerintah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait core values BerAKHLAK dan bangga melayani bangsa melalui: <ol> <li>Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar #BanggaMelayaniBangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, dll.</li> <li>Penyisipan informasi BerAKHLAK dan bangga melayani bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi, pertemuan, sosialisasi, dll.</li> <li>Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya.</li> </ol> <p>Sumber: Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN</p> =====<br><br> Follow dan Update Informasi penting dari Akun Resmi Inspektorat Kabupaten Kediri<br><br> Facebook : @inspektoratkabkediri<br> Instagram : @inspektoratkabkediri<br> Web : inspektorat.kedirikab.go.id<br> Youtube : Inspektorat Kab Kediri<br><br> =====<br><br> #SobatSIAP<br> #SIAP<br> #Sinergitas<br> #Integritas<br> #Adaptif<br> #Profesional<br> #InspektoratSIAP<br> #KediriBerbudaya<br> #Masecahcah<br> #MasDhito<br> #DhitoPramono<br> #BupatiKediri<br> #KabupatenKediri<br> #PemkabKediri<br> #InspektoratKabupatenKediri<br> #ASNberAkhlak<br> #BanggaMelayaniBangsa<br> #love<br> #instagood<br> #trending<br> #happy<br> #viral

Selengkapnya...
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non-PNS (Perbup 47 Tahun 2015)

<p>Halo, Sobat SIAP! saat ini UOBK RSUD SLG sedang melaksanakan seleksi penerimaan pegawai tidak tetap BLUD non-PNS. Apa yang dimaksud dengan UOBK, pegawai tidak tetap BLUD, bagaimana status kepegawaian, tujuan pengangkatan dan pemberhentiannya? Yuk, disimak! Jangan lupa untuk like, comment, dan share jika Anda merasa postingan ini bermanfaat. Terima Kasih!</p> <p>Teks materi:</p> <h4>Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non-PNS (Perbup 47 Tahun 2015)</h4> <p>Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemda yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Contohnya adalah puskesmas, UOBK RSUD SLG, dan RSKK.</p> <p>Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (UOBK) adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.</p> Tujuan pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD non-PNS adalah untuk: <ol> <li>mewujudkan pelayanan prima di BLUD</li> <li>memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di BLUD.</li> </ol> <p>Status kepegawaian Pegawai BLUD non-PNS tidak tetap yang dikontrak selama 1 tahun dan dapat diperbarui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD. Hubungan kerja dilakukan melalui perjanjian kerja yang dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.</p> Pemberhentian pegawai BLUD non-PNS dilaksanakan apabila: <ol> <li>mengundurkan diri</li> <li>meninggal dunia</li> <li>melanggar perjanjian</li> <li>melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih</li> <li>tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah</li> <li>berhalangan tetap karena sakit</li> <li>penyederhanaan organisasi</li> </ol> =====<br><br> Follow dan Update Informasi penting dari Akun Resmi Inspektorat Kabupaten Kediri<br><br> Facebook : @inspektoratkabkediri<br> Instagram : @inspektoratkabkediri<br> Web : inspektorat.kedirikab.go.id<br> Youtube : Inspektorat Kab Kediri<br><br> =====<br><br> #BLUD<br> #nonPNS<br> #UOBK<br> #SobatSIAP<br> #SIAP<br> #Sinergitas<br> #Integritas<br> #Adaptif<br> #Profesional<br> #InspektoratSIAP<br> #KediriBerbudaya<br> #Masecahcah<br> #MasDhito<br> #DhitoPramono<br> #BupatiKediri<br> #KabupatenKediri<br> #PemkabKediri<br> #InspektoratKabupatenKediri<br> #ASNberAkhlak<br> #BanggaMelayaniBangsa<br> #love<br> #instagood<br> #trending<br> #happy<br> #viral

Selengkapnya...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

<p>Halo, Sobat SIAP! Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, di mana diatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB-P2. Pernah mendengar istilah "manusia bijak taat pajak"? Apabila Sobat SIAP menerima SPPT PBB, ayo segera lakukan pembayaran! Jangan lupa untuk like, comment, dan share jika Anda merasa postingan ini bermanfaat. Terima Kasih!</p> <p>Teks materi:</p> <h4>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</h4> <p>Apa itu PBB? Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>Berapa tarif PBB? PBB = tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak (NJKP) Rumus NJKP = 40% x (NJOP - nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP))</p> <p>Kapan pembayaran PBB? Pada dasarnya, pembayaran PBB dilakukan setahun sekali dan harus dibayarkan paling lambat enam bulan setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT merupakan surat yang dicetak dan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak. Selain kantor kas yang ditunjuk, mitra bayar, dan aplikasi e-SPPT PBB, pembayaran PBB bisa dilakukan melalui petugas pemungut PBB pada tingkat desa/kelurahan.</p> =====<br><br> Follow dan Update Informasi penting dari Akun Resmi Inspektorat Kabupaten Kediri<br><br> Facebook : @inspektoratkabkediri<br> Instagram : @inspektoratkabkediri<br> Web : inspektorat.kedirikab.go.id<br> Youtube : Inspektorat Kab Kediri<br><br> =====<br><br> #Pajak<br> #SPPT<br> #PajakBumiBangunanPerdesaanPerkotaan<br> #SobatSIAP<br> #SIAP<br> #Sinergitas<br> #Integritas<br> #Adaptif<br> #Profesional<br> #InspektoratSIAP<br> #KediriBerbudaya<br> #Masecahcah<br> #MasDhito<br> #DhitoPramono<br> #BupatiKediri<br> #KabupatenKediri<br> #PemkabKediri<br> #InspektoratKabupatenKediri<br> #ASNberAkhlak<br> #BanggaMelayaniBangsa<br> #love<br> #instagood<br> #trending<br> #happy<br> #viral

Selengkapnya...
HUBUNGI KAMI
  • Alamat Kantor:
    • Jl. Soekarno-Hatta No.1 Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur 64182

  • Telepon
    • (0354) 687038

  • Email
    • inspektorat@kedirikab.go.id
    • inspektoratkedirikab@gmail.com