Saber Pungli

 

 

 

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan pungutan liar (pungli) sebagai bagian dari upaya kongkret pelaksanaan reformasi birokrasi,. Upaya tersebut diantaranya dengan memberikan peringatan keras kepada jajaran PNS agar tidak melakukan kegiatan Pungutan Liar ( Pungli ).

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau PNS atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran. Hal ini termasuk perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 87 ayat (4) butir b yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/atau pidana umum. Sedangkan Pungutan Liar ( Pungli ). dapat dikategorikan kejahatan jabatan. Apabila PNS terbukti secara hukum, sanksinya sangat berat yaitu dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Selanjutnya untuk mencegah dan memberantas Pungutan Liar yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh pimpinan SKPD di perintahkan agar :

  1. Mengidentifikasi area yang berpotensi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantasnya.
  2. Menindak tegas PNS yang terlibat pungli.
  3. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungli.
  4. Meningkatkan integritas PNS di Lingkungan masing-masing

surat edaran menpan RB 2016 no 05

TIM Saber Pungli Kabupaten Kediri