Layanan Pengaduan

Tentang Layanan Pengaduan

  • Layanan pengaduan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik Inspektorat Kabupaten Kediri yang bersifat langsung dan terutama ditujukan kepada masyarakat maupun PNS di lingkungan Kabupaten Kediri.
  • Mengingat adanya batas kewenangan dan tanggung jawab antar entitas pemerintahan, Inspektorat hanya akan menangani pengaduan yang terkait dengan entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri kecuali ada pelimpahan wewenang/permintaan dari entitas pemerintahan terkait.
  • Materi pengaduan yang berada di luar kewenangan Inspektorat Kabupaten Kediri akan diteruskan kepada entitas pemerintahan lain yang lebih berwenang.
  • Mengingat adanya asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten Kediri hanya akan melayani pengaduan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

  1. Surat kepada Bupati Kediri dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Kediri dengan alamat Jl. Soekarno-hatta No. 1, Kediri – Jawa Timur
  2. Surat kepada Inspektur Provinsi Kabupaten Kediri dengan alamat Jl. Soekarno-hatta No. 1, Kediri – Jawa Timur
  3. email: inspektorat@kedirikab.go.id

Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan:

  1. Identitas dan alamat pelapor harus jelas.
  2. Materi pengaduan bersifat logis dan memiliki obyek pengaduan yang jelas.
  3. Pelapor sanggup untuk dimintai keterangan dan dikonfirmasi oleh petugas dari Inpektorat Kabupaten Kediri.

22 thoughts on “Layanan Pengaduan

  1. Assalamualaikumbwr.wb
    Maaf sebelumnya apakah dikabupaten kediri ini tidak diadakan perbaikan jalan? Mengingat sekarang ini adalah musim penghujan dan saya lhat banyak sekali jalan yang bolong dan mengakibatkan banyak kecelakaan terjadi,untuk hari ini saja saya sudah melihat 2 kecelakaan yabg diakibatkan oleh jalan bolong disepanjang jalan tersebut.oleh karena itu mohon untuk jalan dikabupaten kediri mohon segera diadakan penambalan ataupun perbaikan.sekian terimakasih

  2. Saya mengeluhkan proses pembuatan ektp
    Saya bikin ktp sejak september 2016
    Petugas kecamatan butuh waktu 4 bulan ..
    Sesudah 4 bulan saya tanyakan kembali belum ada kejelasan juga dari pihak kecamatan ..
    Petugas kecamatan bilang butuh waktu 5 bulan lagi

    • Mengingat adanya asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten Kediri hanya akan melayani pengaduan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

      Adapun Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan:

      1.Identitas dan alamat pelapor harus jelas.
      2.Materi pengaduan bersifat logis dan memiliki obyek pengaduan yang jelas.
      3.Pelapor sanggup untuk dimintai keterangan dan dikonfirmasi oleh petugas dari Inpektorat Kabupaten Kediri.

      Pengaduan dapat disampaikan melalui:

      Surat kepada Bupati Kediri dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Kediri dengan alamat Jl. Soekarno-hatta No 1, Kediri – Jawa Timur atau ke email: inspektorat@kedirikab.go.id

      • Bagaimana pelayanan e ktp di kab kediri..?? Saya bikin kk dan akte baru 6 bulan kok ndk ada kejelasan

        Sy siap diambil keterangan
        081335050432

        • Mengingat adanya asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten Kediri hanya akan melayani pengaduan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

          Adapun Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan:

          1.Identitas dan alamat pelapor harus jelas dan dilampiri Scan atau Fotokopi KTP.
          2.Materi pengaduan bersifat logis dan memiliki obyek pengaduan yang jelas.
          3.Pelapor sanggup untuk dimintai keterangan dan dikonfirmasi oleh petugas dari Inpektorat Kabupaten Kediri.

  3. Bersama ini kami ingin menyampaikan beberapa masalah yang terkait dengan adanya gangguan yang ada disekitar tempat tinggal kami karena berdirinya suatu usaha peternakan bebek dilingkungan tempat tinggal kami. Adapun tempat tinggal kami di Dusun Gadungan Timur, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu,
    Berikut kami berikan historynya. Dilingkungan kami berdiri suatu usaha peternakan bebek, adapun berdirinya usaha tersebut telah menimbulkan keresahan warga dilingkungan kami dikarenakan gangguan yg ditimbulkan baik karena dampak usaha tersebut maupun perilaku dari pengusaha peternakan bebek tersebut yang jauh dari istilah itikad baik. Gangguan yang kami maksudkan adalah sebagai berikut :
    1. Polusi udara dari kotoran bebek yang mengganggu bernafas,
    2. Mengganggu kesehatan meliputi gangguan pernafasan, gangguan lalat, gangguan limbah kotoran bebek
    3. Mengganggu proses belajar mengajar di SDN GADUNGAN V dengan adanya bau kotoran bebek yang menyengat
    4. Mengganggu kenyamanan warga dalam beraktifitas sehari-hari, meliputi makan, minum dan usaha kuliner
    Demikian kiranya gangguan yang kami alami atas berdirinya peternakan bebek tersebut. Adapun penyampaian keluhan yang sudah kami lakukan adalah dengan melakukan pertemuan bersama antara warga, perangkat desa dan pengusaha ternak bebek untuk membahas masalah tersebut, namun tidak ada itikad baik dari pihak pengusaha ternak bebek. Besar harapan kami agar Pemerintah Kabupaten kediri pihak yang terkait dapat memberikan tinjauan atas permasalahan yg kami alami agar masalah yang ada dapat segera terselesaikan dengan baik yaitu menutup peternakan bebek. Kami warga Dusun Gadungan Timur, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, khususnya, sudah cukup gerah atas perilaku dari pemilik peternakan bebek yang dengan sengaja mengabaikan kententraman dan kenyamanan hidup kami. Sekedar tambahan bahwa pada saat mendirikan peternakan bebek yang pertama kalinya kami warga tidak pernah dimintai persetujuan sehingga kami merasa tidak dihargai dan menjadi pertanyaan warga bagaimana izin tersebut dapat diperoleh ? Mohon adanya investigasi dan peninjauan kembali atas izin usaha dan izin gangguan yang telah ada. Demikian surat keluhan ini kami sampaikan, besar harapan kami Pihak terkait Pemerintahan Kabupaten kediri bersedia menanggapinya dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih

  4. Saya urus kk baru+akte lahir anak kedua, pindahan dari sby.. Ngurus tanggal 31 okt 2016.. Dikasi info selesai skitar 1,5bln.. Hari jum’at 23 desember 2016 kembali untuk ambil surat2 saya, yg terjadi adalah berkas saya HILANG!! Setelah saya kejar2 terus, bapak dibagian loket pengambilan mau membantu untuk cetak ulang kk karna saya butuh untuk balik nama sertifikat rumah, tapi sayang akte anakku yg NIKnya sudah jadi skrg malah disita dengan alasan baru bisa diambil ketika berkas sudah ketemu!! Piyeee jal ngunu kuwi!!!!!????
    Ketemu ne kapannn?!?!?!????????????

    • Mengingat adanya asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten Kediri hanya akan melayani pengaduan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

      Adapun Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan:

      1.Identitas dan alamat pelapor harus jelas.
      2.Materi pengaduan bersifat logis dan memiliki obyek pengaduan yang jelas.
      3.Pelapor sanggup untuk dimintai keterangan dan dikonfirmasi oleh petugas dari Inpektorat Kabupaten Kediri.

      Pengaduan dapat disampaikan melalui:

      Surat kepada Bupati Kediri dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Kediri dengan alamat Jl. Soekarno-hatta No 1, Kediri – Jawa Timur atau ke email: inspektorat@kedirikab.go.id

      • kenapa KK dan Akte anak saya k blom jdi?pdhal persyaratan sudah lengkap.mulai bulan februari 2016 smpe skrg,pengurusan sya mnta tlg pda perangkat desa Bakalan Kec Banyakan. Smpai skrg ktnya k msh proses di Dispenduk,pa buat akte di kab kediri slama 1Th lebih?

    • Mengingat adanya asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten Kediri hanya akan melayani pengaduan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

      Adapun Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan:

      1.Identitas dan alamat pelapor harus jelas.
      2.Materi pengaduan bersifat logis dan memiliki obyek pengaduan yang jelas.
      3.Pelapor sanggup untuk dimintai keterangan dan dikonfirmasi oleh petugas dari Inpektorat Kabupaten Kediri.

      Pengaduan dapat disampaikan melalui:

      Surat kepada Bupati Kediri dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Kediri dengan alamat Jl. Soekarno-hatta No 1, Kediri – Jawa Timur atau ke email: inspektorat@kedirikab.go.id

  5. saya mencari surat pengantar pindah penduduk dari gampeng ke menang dipersulit, yang terutama R.T dimintai surat pengantar tidak mau memberi. RT04 nama suyantono. desa gampeng. mohon ditindak lanjuti. dan perangkat desa jam 10 belum ada yang masuk.

    • Mengingat adanya asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten Kediri hanya akan melayani pengaduan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

      Adapun Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan:

      1.Identitas dan alamat pelapor harus jelas.
      2.Materi pengaduan bersifat logis dan memiliki obyek pengaduan yang jelas.
      3.Pelapor sanggup untuk dimintai keterangan dan dikonfirmasi oleh petugas dari Inpektorat Kabupaten Kediri.

      Pengaduan dapat disampaikan melalui:

      Surat kepada Bupati Kediri dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Kediri dengan alamat Jl. Soekarno-hatta No 1, Kediri – Jawa Timur atau ke email: inspektorat@kedirikab.go.id

      • Nama : yudha ibnu azis
        Alamat : dsn.gerdu desa. Bangsongan.kec. kayen kidul kab. Kediri

        Ktp saya dari 4bln knp gk jadi sampai saya bolak balik 4x jakarta kediri mohon dibantu, selalu dengan alasan dari pusat2 tp kenapa daerah lain bisa seperti kab.ponorogo dlm sebulan aja selesai. Terima kasih.

  6. Saya mau tnya gaji pegawai kontrak rsud pare kok smpai saat ini msih jauh dibawah UMK,sya trima gji /bln 675rb itu masalahnya apa,tlong donk naikan gjinya,buat rumah tangga aja gk cukup gaji itu,semoga tahun depan dinaikkan ya…..Amiennnn
    Trimakasih….

  7. Selamat pagi. Mau tny seputar e ktp. Saya asli warga kediri kk kediri. Tp sekrang bekerja di kota gresik. Kalau mau ngurus e ktp di kediri g memungkinkan karena istri tengah hamil tua. Dulu sudah pernah perekaman ektp. Misal tinggal cetak apakah bisa di wakilkan atau gimana. Bisa kasih pencerahan terima kasih.

  8. Saya mau menyampaikan keluhan tentang pembuatan e-KTP saya sudah mengajukan e-KTP sejak bulan Januari 2016 tapi sampai saat ini belum ada kejelasan,

  9. Metro, 04 Maret 2016
    Nomor : 36/CV.MHK/II/2016
    Lampiran : (1 Berkas)

    Kepada Yth,
    Pokja Pengadaan Barang
    Ulp Kabupaten Kediri
    di-
    KEDIRI

    Perihal : Sanggahan Pembatalan Lelang Se-Pihak Oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Kediri Untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Listrik (Suku Cadang Penerangan Jalan Umum)

    Berdasarkan :
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
    2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
    3. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketetuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan Atau Jasa;
    5. Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering;
    6. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 602.1/489/418.21/2016.

    Merujuk pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 81 ayat 1 yang bunyinya “Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

    1. Penyimpangan terhadap ketentuan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
    2. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat;dan/atau
    3. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

    Dengan ini kami pihak CV.MAHAKA ELEKTRIK merasa sangat dirugikan dengan hasil pelelangan ini dikarenakan penawaran kami sudah memenuhi unsur-unsur substansi seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang seperti Surat Dukungan Barang Jenis Kabel, Lampu dan Timer dan juga perusahaan kami adalah peringkat 2(dua) dengan nilai penawaran yaitu Rp.477.108.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah).

    Dalam Evaluasi Pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan kami digugurkan dengan keterangan / Alasan :

    “ Surat Dukungan Untuk Produk Barang Jenis Timer Tidak Sesuai Yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Pengadaan Yaitu Bukan Dari Pabrik / Distributor “

    Bersama ini kami sampaikan keberatan atas hasil Pelelangan ini dikarenakan :

    1) Terindikasi adanya rekayasa oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Kediri dengan mencari-cari kesalahan terhadap Dokumen Penawaran CV.Mahaka Elektrik agar kami Gugur dalam proses pelengan ini.
    2) “Dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 602.1/265 /418.21/2016 Tanggal 09 Februari 2016 Tanggal 29 Januari 2016 Halaman 11 Huruf “D” Dokumen Penawaran Teknis Yang Terdiri dari pada sub angka “2” disebutkan bahwa : Surat dukungan dari pabrikan/distributor untuk barang jenis lampu beserta kelengkapannya dan timer. Jika pemberi dukungan adalah distributor maka melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan;”
    Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketetuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan Atau Jasa, yang dimaksud dengan :

    a) Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.
    b) Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
    c) Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen
    d) Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu
    e) Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
    f) Hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal.

    Dengan ini untuk atas nama PT.Guna Era Distribusi telah ditunjuk oleh Pabrikan Theben yang ada di Jerman sebagai Agen Tunggal serta menjadi Prinsipal Supplier di Indonesia berdasarkan LOA/Agency Agreement tertanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani langsung oleh CSO Pabrikan Theben Jerman, dengan merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai Hak untuk melakukan Pembelian,penyimpanan,penjualan serta pemasaran barang adalah Distributor oleh karena hal ini PT.Guna Era Distribusi yang ditunjuk oleh Pabrikan Theben sebagai Agen Tunggal serta menjadi Prinsipal Supplier mempunyai Hak Eksklusif termasuk menunjuk PT.Rajawali Kontrol Utama sebagai Dealer/Distributor Resmi produk Time Switch Theben sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari PT.Guna Era Distribusi yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Kediri dengan Nomor : NO7/GED/16.02.0037 Tanggal 18 Februari 2016 Perihal Pemberitahuan PT.Rajawali Kontrol Utama sebagai Dealer/Distributor Resmi dengan demikian dapat kami jelaskan hal sebagai berikut :

    • Berdasarkan keterangan PT.Guna Era Distribusi dalam hal pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Listrik (Suku Cadang Penerangan Jalan Umum) hanya kami CV.Mahaka Elektrik yang meminta Surat Dukungan Distributor barang Time Swicth Theben dan tidak ada perusahaan lain yang meminta surat dukungan tersebut dengan ini tidak seharusnya kami digugurkan masalah Surat Dukungan Timer.
    • Untuk masa berlaku LOA / Surat Penunjukan PT.Guna Era Distribusi sebagai Agen Tunggal`serta Prinsipal Supplier Theben di Indonesia memang masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 akan tetapi sudah kami lampirkan Surat Pemberitahuan dari Agen Tunggal/Prinsipal Supplier yaitu PT.Guna Era Distribusi Nomor : NO7/GED/16.02.0038 Tanggal 22 Februari 2016 bahwa surat Agency Agrement Theben masih dalam proses perpanjangan, apabila hal ini dianggap tidak benar atau dianggap sudah tidak berlaku lagi oleh Pokja Pengadaan Barang Kabupaten Kediri kenapa dalam persyaratan dokumen penawaran teknis dipersyaratkan Surat Dukungan Timer Switch yang seharusnya pokja maupun Pejabat Pembuat Komitmen sudah mengetahui hal tersebut dikarenakan spesifikasi Teknis Time Switch sudah mengarah dan jelas dengan spesifikasi :

    • Voltage : 230 V
    • Display : Analog
    • Segment : 15 Menit
    • Power Backup : 3 Hari
    • Frekuensi 50-60 Hz
    • Program Timer : 24 Jam
    • Switching Capasity : 16 A / 1 Channel
    • Jumlah Modul : 1

    Adalah spesifikasi dari produk Theben dengan jenis/type SUL 181 D, tidak ada merk ataupun tipe lain yang mempunyai ataupun sama persis dengan spesifikasi Teknis Minimal yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan. Apabila ada merk/tipe ataupun jenis lain kecuali SUL 181 D yang spesifikasinya memenuhi syarat kami mohon dijelaskan dan disebutkan merk/tipe apa yang mempunyai spesikasi sepeti diatas dikarenakan dalam penetapan spesifikasi teknis minimal terindikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah mengarahkan spesifikasi teknis barang adalah barang Timer Switch Theben SUL 181 D.

    Dalam hal ini kami CV.Mahaka Elektrik menyatakan bahwa dokumen penawaran kami sudah memenuhi unsur Substansif dan memenuhi semua persyaratan teknis dokumen pengadaan khususnya dalam hal “Surat Dukungan Barang Jenis Timer” berdasarkan Surat Dukungan dari PT.Rajawali Kontrol Utama sebagai Dealer/Distributor Resmi barang Timer Switch Theben Nomor : N01/RKU/17.02.16 Tanggal 17 Februari 2016 Perihal Surat Dukungan dikarenakan apabila kami yang memberikan Dukungan adalah Agen Tunggal “PT.Rajawali Kontrol Utama” menyalahi aturan yang ada dikarenakan yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang adalah Dealer/Distributor yang ditunjuk oleh Agen Tunggal sebagai Prinsipal Supplier.

    Dengan demikian kami sebagai peserta lelang yang sangat dirugikan dalam lelang paket pekerjaan ini meyampaikan supaya dilakukan “Evaluasi Ulang” terhadap semua Dokumen Penawaran dengan mengacu pada isi dan syarat-syarat yang ada pada Dokumen Pengadaan yang seharusnya dilakukan Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Kediri berdasarkan isi Dokumen Pengadaan sebagai berikut :

    a) Pada Halaman 18 Huruf “E” yang berbunyi Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :

    1. Ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
    2. kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan .
    oleh sebab ini masalah Surat Dukungan ini kami sudah benar mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada, adapun hal-hal lain yang seharusnya kami tidak digugurkan dalam proses pelelangan ini dikarenakan tidak ada kesalahan yang cukup substansial terhadap Dokumen Penawaran kami dikarenakan tidak ada hal-hal yang sangat berpengaruh ataupun mempengaruhi terhadap spesifikasi, hasil, mutu, dan keaslian barang dalam pekerjaan pengadaan ini .

    b) Pada Halaman 18 Nomor “26.3” Huruf “B” pada poin “3” yang berbunyi Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, oleh sebab ini yang seharusnya dilakukan Pokja adalah mengklarifikasi terhadap surat dukungan barang timer terhadap pemberi dukungan yaitu Dealer/Distributor “PT.Rajawali Kontrol Utama” atau kepada Agen Tunggal/Prinsipal Supplier “PT.Guna Era Distribusi” terhadap kebenaran surat dukungan yang diberikan kepada kami pihak penyedia yaitu CV.Mahaka Elektrik. Dengan ini apabila Pokja ULP akan mengklarifikasi masalah Surat Dukungan dapat menghubungi pihak yang memberikan surat dukungan kami.
    Apabila permohonan ini tidak ditindaklanjuti maka selanjutnya akan kami laporkan permasalahan ini kepada pihak terkait melalui E-Pelaporan pada portal LKPP RI, E-Pelaporan KPPU serta penegak hukum agar supaya kami mendapatkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, adil/Tidak Diskriminatif dan Akuntabel serta etika pengadaan dengan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dikarenakan Penawaran Kami sudah memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan pada Dokumen Pengadaan berserta persyaratan teknisnya.

    Demikian Surat Sanggahan ini kami sampaikan, semoga mendapat tanggapan dan respon yang positif, demi terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan asas ; kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

    Dibuat oleh :
    CV.MAHAKA ELEKTRIK

    TRI WAHYUNI
    Direktur

    Tembusan disampaikan kepada Yth :
    1. PPK Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Kediri
    2. PA/KPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Kediri
    3. Apip/Inspektur Pemerintah Kabupaten Kediri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*