PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2016

by Admin, Posted on: 22 Sep 2019, 03:12 - Comments. - 218 Views.


SALINAN BT'PATI I{TDIRI PROVIXSI .'AWA TIMTIR PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS Menimbang : a. DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal l0 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagtan Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 06l /268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T[gas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri; bahrva befdasqrkan pgrLim!,angan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\.rgas dan Fungsi serta Tata Keq'a Inspektorat Kabupaten Kediri; b. ( Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38S1); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaar Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Ta.rnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2O1O (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER I 22O / M.PAN / 7 I 2OO8 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2O09 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) di Daerah dan Angka Kreditnya; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036); J 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. 3. Bupati adalah Bupati Kediri. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kediri. 6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerin tahan daerah dibidang Pengawasan. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4 (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan T\rgas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas ssfagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelalsanaan pengawasan internal terhadap kine{a dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1) Susunan Inspektorat terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu; d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan (Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah); dan e. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagran Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program. 6 Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Inspektur Pembantu I; b. Inspektur Pembantu II; c. Inspektur Pembantu III; dan d. Inspektur Pembantu IV. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Pejabat F\ngsional Auditor (JFA) dan pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu. Pasal 4 Bagan Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 5 Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menJrusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pen5 rsunan rancangan kebljakan Inspektorat; (3) (4) (s) (6) (7) (1) (2) c. d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rencala dan program kerj a pengawasan ; pengoordinasian pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu; pen5rusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektorat; pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan; pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Inspektorat; pengelolaan urusan rumah tangga, surat men5rurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan; pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja; pengoordinasian penJrusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Inspektorat; penyusunarl profil Inspektorat; dan k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Inspektorat. Pasal 6 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat men5rurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaial, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. e. h. i. (1) (2) 8 (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Bagian Kedua Inspektur Pembantu I, II, m dan IV Pasal 7 (l) Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas melalsanakan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, T\rgas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pengaduan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I, II, il dan IV menyelenggarakan fungsi : a. perumusan prograrn pengawasan di wilayah / obyek pemeriksaan; b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusulan, pengujian dan penilai tugas pengawasan; e. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kine4'a dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; g. pen5rusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan. Pasal 8 (1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai tugas melakukan melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. (1) (2t (3) (2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tduan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. BAB IV KELOMPOK JAE}ATAN FUNGSIONAL Pasal 9 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yalg diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan pen:ndang-u ndangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masingmasing. a (2) (3) 10 Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukao. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusun.rn laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahalnya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ke{a. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 1 1 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Umsan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) (s) (6) 1l BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Bagran Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 06l I 266 I 418.33 I 2OL6 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan F\rngsi serta Tata Keq'a Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 067 12681418.3312016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada Tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri padatanggal 9 -ll-2016 BI'PATI I(EDIRI, ttd IIARYAITTI SUTRISI|O Diundangkan di Kediri padatanggal 9 -ll -2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, ttd SUPOYO BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 39 Salinan sesuai dengan aslinya A.N. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum LAi,(PFAN : PERATURAN BUPATI KEOIRI NOMOR : 39 TAHUN 2016 TANGGAL:9.11 - 2()16 BAGAN ORGANISASI I () JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN (AUDITOR & P2UPD) JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN (AUOITOR & P2UPD) JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN (AUDITOR & P2UPD) JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN (AUDITQR & P2UPO) BUPATI KEDIRI, td HARYANTI SUTRITINO Kep.le B.gi.r! Hukum Salinan sesuai d€ngan aslinya ..N. SEKRETARI' DAERAH Ali8ten Admlnirt..i Umum u.b.

Download