LAPORAN BAKOINMAS

SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

 

Menindaklanjuti pertemuan Bakoinmas Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Juni 2015 bertempat di Ruang Kilisuci Pemkab. Kediri tentang Implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Inforasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Penjelasan tugas dan fungsi PPID Pembantu.

Beberapa hal yang termuat dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2015, antara lain :
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID adalah Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasi, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.
b. PPID Pembantu adalah Pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasi, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di SKPD.
c. Atasan PPID adalah Pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.
d. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
e. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Kediri, Sekretariat PPID berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah.

PPID bertugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 tahun 2015 tersebut, maka semua pelayanan publik terkait data, informasi dan dokumentasi harus melalui PPID atau PPID Pembantu. Setiap SKPD diwajibkan untuk membentuk PPID Pembantu yang ditetapkan dengan SK. Kepala SKPD.

Lampiran :

1. SOP PPID

2. flow chart SOP pelayanan informasi publik

3. perbup no 17 tahun 2015

Comments are closed.